Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi 2026–2027 Strategi Efektif

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi 2026–2027 Strategi Efektif

Pengelolaan Aset Daerah merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan karena Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya berkaitan dengan pencatatan barang, tetapi juga mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan. Pengelolaan yang tertib diperlukan agar data aset dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung penyajian informasi keuangan pemerintah daerah. Pedoman utama pengelolaan BMD terdapat dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Memasuki periode 2026–2027, kebutuhan kompetensi aparatur dalam mengelola aset semakin erat dengan digitalisasi administrasi pemerintahan dan penggunaan SIPD, termasuk pengelolaan data BMD secara lebih terintegrasi. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi dasar pengaturan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sementara penatausahaan BMD meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Karena itu, Bimtek Pengelolaan Aset Daerah menjadi sarana penguatan kompetensi agar pengelola aset tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam proses kerja dan sistem informasi yang digunakan pemerintah daerah.

Pengertian Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan Aset Daerah atau pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap aset yang berada dalam penguasaannya agar dapat digunakan, dimanfaatkan, diamankan, dicatat, dan dilaporkan secara tertib sesuai ketentuan.

Ruang lingkup pengelolaan BMD mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan dan pengawasan. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 memperbarui sejumlah ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, antara lain mengenai pemanfaatan, dokumen kepemilikan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, dan indikator kinerja pengelolaan BMD.

Dalam praktiknya, pengelolaan aset juga membutuhkan data yang akurat mengenai identitas barang, lokasi, status penggunaan, nilai, kondisi, dokumen kepemilikan, serta riwayat pengelolaannya. Penggolongan dan kodefikasi BMD juga memiliki dasar tersendiri melalui Permendagri Nomor 108 Tahun 2016.

Peran dan Pentingnya Bimtek Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman administratif. Pengelola BMD perlu memahami hubungan antara regulasi, dokumen aset, kondisi fisik, pencatatan, sistem informasi, dan pelaporan keuangan.

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah membantu peserta memahami proses tersebut secara lebih sistematis melalui pembahasan regulasi dan studi kasus. Beberapa manfaat strategisnya meliputi:

• Meningkatkan kompetensi SDM dalam penatausahaan dan pengelolaan BMD.
• Memperkuat pemahaman terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.
• Meningkatkan ketertiban pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset.
• Membantu menyelaraskan data aset dengan dokumen dan kondisi fisik.
• Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah.
• Mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan, penggunaan, pemanfaatan, maupun penghapusan aset.
• Meningkatkan pemahaman terhadap pemanfaatan E-BMD dan SIPD BMD sesuai mekanisme yang diterapkan.
• Membantu organisasi menyiapkan data aset yang lebih konsisten untuk kebutuhan pelaporan dan pengawasan.

Kemendagri juga menekankan bahwa penatausahaan BMD yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan merupakan unsur penting dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, dan optimal.

Materi Bimtek Pengelolaan Aset Daerah 2026–2027

Materi disusun untuk menghubungkan pemahaman regulasi dengan kebutuhan teknis pengelolaan aset di lingkungan pemerintah daerah.

1. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Topik: Permendagri 19/2016 dan perubahan melalui Permendagri 7/2024 serta ketentuan terkait BMD.
Tujuan: Memahami kerangka regulasi dan pembagian kewenangan dalam pengelolaan BMD.
Output/Kompetensi: Peserta mampu mengidentifikasi ketentuan yang relevan dalam pelaksanaan pengelolaan aset.

2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMD
Topik: Perencanaan kebutuhan barang, standar kebutuhan, penganggaran, dan keterkaitannya dengan program pemerintah daerah.
Tujuan: Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan aset.
Output/Kompetensi: Peserta mampu menyusun kebutuhan BMD secara lebih terukur dan terdokumentasi.

3. Pengadaan dan Perolehan Barang Milik Daerah
Topik: Proses perolehan BMD dan keterkaitannya dengan administrasi pengadaan.
Tujuan: Memahami titik temu antara proses pengadaan dengan pencatatan aset.
Output/Kompetensi: Peserta memahami dokumen dan data yang diperlukan agar barang hasil pengadaan dapat ditatausahakan dengan baik.

4. Penatausahaan, Pembukuan, dan Kodefikasi BMD
Topik: Pembukuan, identifikasi barang, kodefikasi, register, serta administrasi aset.
Tujuan: Meningkatkan ketertiban data aset.
Output/Kompetensi: Peserta mampu memahami proses pencatatan dan kodefikasi BMD secara konsisten.

5. Inventarisasi dan Rekonsiliasi Data Aset
Topik: Inventarisasi fisik, verifikasi dokumen, rekonsiliasi data dan identifikasi selisih.
Tujuan: Memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi aset.
Output/Kompetensi: Peserta mampu melakukan identifikasi permasalahan data aset dan menyiapkan tindak lanjut.

6. Implementasi E-BMD dan SIPD BMD
Topik: Digitalisasi pengelolaan aset, struktur data, input, pembaruan, serta integrasi informasi BMD.
Tujuan: Meningkatkan pemahaman peserta dalam penggunaan sistem informasi aset.
Output/Kompetensi: Peserta memahami alur pengelolaan data BMD secara elektronik sesuai sistem yang diterapkan.

7. Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pengamanan BMD
Topik: Status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan fisik dan administratif, serta dokumen kepemilikan.
Tujuan: Memastikan aset digunakan dan diamankan sesuai ketentuan.
Output/Kompetensi: Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan pengamanan dan administrasi aset.

8. Penilaian, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD
Topik: Penilaian aset, penjualan, hibah, penyertaan modal, pemusnahan, dan penghapusan.
Tujuan: Memahami prosedur dan aspek administrasi pada setiap tahapan.
Output/Kompetensi: Peserta mampu memahami dokumen, proses, dan kewenangan yang berkaitan dengan perubahan status aset.

9. Pelaporan BMD dan Keterkaitannya dengan Laporan Keuangan
Topik: Penyusunan laporan barang, rekonsiliasi, serta hubungan data BMD dengan laporan keuangan daerah.
Tujuan: Meningkatkan kualitas dan konsistensi informasi aset.
Output/Kompetensi: Peserta memahami bagaimana data BMD mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

10. Studi Kasus Pengelolaan Aset Daerah 2026–2027
Topik: Analisis kasus aset bermasalah, data tidak sesuai, aset belum tertib administrasi, dan penyelesaian permasalahan BMD.
Tujuan: Menghubungkan teori dengan persoalan nyata di lapangan.
Output/Kompetensi: Peserta mampu menganalisis permasalahan dan menyusun alternatif langkah perbaikan sesuai ketentuan.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah dirancang untuk memberikan pemahaman yang aplikatif kepada pengurus barang, pejabat penatausahaan barang, pengelola aset, perangkat daerah, serta personel terkait lainnya.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk:

• memahami perkembangan regulasi BMD;
• meningkatkan ketepatan administrasi dan penatausahaan aset;
• melakukan inventarisasi serta rekonsiliasi data secara lebih sistematis;
• memahami penggunaan E-BMD dan SIPD BMD;
• mengidentifikasi permasalahan aset dan alternatif penyelesaiannya;
• meningkatkan kualitas dokumentasi aset;
• mendukung penyusunan laporan BMD dan laporan keuangan;
• memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan aset daerah.

Dengan pendekatan berbasis regulasi dan studi kasus, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga pemahaman mengenai penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Narasumber dan Fasilitator Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

Narasumber dan fasilitator dapat melibatkan praktisi pengelolaan BMD, akademisi, konsultan berpengalaman, tenaga ahli pengadaan, serta pejabat atau praktisi dari kementerian/lembaga terkait sesuai tema dan kebutuhan penyelenggaraan.

Pemilihan narasumber diarahkan pada kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan pengelolaan aset daerah, penatausahaan BMD, sistem informasi pemerintahan daerah, pelaporan aset, serta implementasi regulasi. Dengan demikian, pembahasan dapat menggabungkan perspektif regulasi, teknis administrasi, dan pengalaman implementasi di lapangan.

FAQ – Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

1. Apa yang dimaksud dengan Bimtek Pengelolaan Aset Daerah?
Bimtek Pengelolaan Aset Daerah adalah pelatihan yang membahas regulasi, penatausahaan, inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pelaporan, serta penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan BMD.

2. Apa regulasi utama pengelolaan BMD yang perlu dipahami?
Salah satunya adalah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

3. Apa hubungan SIPD dengan pengelolaan aset daerah?
SIPD merupakan sistem informasi pemerintahan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Dalam praktik pengelolaan pemerintahan daerah, pemahaman sistem informasi diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan penyajian data secara terintegrasi.

4. Siapa yang perlu mengikuti Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah?
Pelatihan relevan bagi pengelola BMD, pengurus barang, pejabat penatausahaan barang, perangkat daerah, pengelola keuangan, serta SDM yang menangani administrasi dan pelaporan aset.

5. Apakah materi mencakup E-BMD dan SIPD BMD?
Ya. Materi dapat mencakup konsep, alur administrasi, pengelolaan data, serta penerapan sistem informasi BMD sesuai sistem dan ketentuan yang digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pengelolaan Aset Daerah membutuhkan ketepatan regulasi, ketertiban administrasi, kualitas data, serta kompetensi SDM yang mampu mengikuti perkembangan digitalisasi pemerintahan. Perubahan ketentuan melalui Permendagri 7 Tahun 2024 juga menjadi salah satu alasan penting bagi instansi untuk terus memperbarui pemahaman pengelola BMD.

Melalui Bimtek Pengelolaan Aset Daerah 2026–2027, peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai regulasi, penatausahaan, inventarisasi, E-BMD, SIPD BMD, hingga pelaporan aset. Segera hubungi Prima Pelatihan Indonesia untuk mendapatkan informasi program pelatihan dan pendaftaran peserta.

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi 2026–2027 Strategi Efektif

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Prima Pelatihan Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

Metode : Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Narasumber: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember 2026.

Legalitas Lembaga Prima Pelatihan Indonesia: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

• SK KEMENKUMHAM RI NOMOR AHU-0034847.AH.01.01.TAHUN 2026
• NPWP PRIMA PELATIHAN INDONESIA : 1000.0000.0.947.8370
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 0405260101073
• AKTA NOTARIS: No. 121, Tanggal 30 April 2026 (Notaris Cynthia Maharani, S.H., M.KN.)

Pilihan Kelas Pelaksanaan: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya : Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas : Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Hendra Hp/Wa: 0822-3206-4134
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person : Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi

• Hendra – Hp/Wa: 0822-3206-4134
• website : https://www.Bimtekprima.com/

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Regulasi 2026–2027 Strategi Efektif